Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. ANTARA/HO-PKS
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Kementerian Kesehatan agar tidak hanya fokus pada tambahan anggaran, tetapi juga memastikan layanan primer, pencegahan penyakit, serta program quick win Presiden Prabowo dapat berjalan optimal.
"Tambahan anggaran harus benar-benar mencerminkan komitmen mempercepat transformasi kesehatan nasional," kata Netty dalam rapat bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kamis.
Dia menyoroti rendahnya realisasi belanja barang Kemenkes yang baru 30,9 persen dari Rp51,7 triliun. Padahal, sejumlah usulan tambahan justru diarahkan untuk kebutuhan layanan primer seperti vaksin, imunisasi, dan alat kesehatan.
“Imunisasi dasar lengkap baru 42,6 persen dan notifikasi TBC baru 47 persen. Bagaimana strategi Kemenkes memastikan keterlambatan realisasi anggaran tidak mengganggu pengadaan vaksin, obat, dan alkes yang fundamental bagi layanan primer," kata Netty dalam rapat bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan, masih banyak penyesuaian yang dilakukan Kemenkes di lapangan, sehingga pihaknya perlu tahu cara Kemenkes membagi prioritas antara penyuksesan program quick win dengan program jangka panjang transformasi kesehatan.
Baca juga: DPR dukung usulan tambahan anggaran untuk layanan dasar kesehatan
Selain itu, Netty juga menekankan pentingnya kesiapan tenaga kesehatan di daerah, yang kini terbebani dengan pelayanan ganda di puskesmas sekaligus program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah.
“Puskesmas bebannya luar biasa. Selain melayani pasien yang datang, mereka juga harus melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah memastikan dukungan bagi tenaga medis agar mereka terlindungi kesejahteraannya?” katanya.
Dia pun berharap usulan untuk tambahan anggaran ini betul-betul menggambarkan upaya memperkuat layanan primer, mempercepat transformasi, dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp17 triliun.
"Untuk anggaran 2026 yang sudah disetujui sekitar Rp128 triliun, sekitar Rp114 triliun di pusat dan Rp14 triliun di DAK fisik. Kita akan minta tambahan Rp17 triliun lagi, sehingga totalnya nanti akan menjadi Rp145 triliun," kata Budi.
Baca juga: Anggota DPR yakin program "quick win" atasi persoalan kesehatan
Rinciannya, katanya, sekitar Rp6 triliun untuk mendukung program-program Kemenkes seperti vaksin dan obat-obatan, sementara sekitar Rp11 triliun untuk daerah-daerah.
Pewarta: Mecca Yumna Ning PrisieEditor: Bambang Sutopo Hadi Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.